BTS Jin & Baek Jong Won Kena Masalah Label Produk
JINI’s Lamp, sebuah perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol dan didirikan bersama oleh Jin dari grup idola BTS serta bintang TV kenamaan Baek Jong Won, kini menghadapi masalah serius. Perusahaan tersebut dituduh melanggar aturan pelabelan asal negara, yang berujung pada investigasi oleh pemerintah.
Latar Belakang: Tuduhan Pelanggaran Label Asal Produk
Menurut laporan TenAsia, seorang individu baru-baru ini mengajukan keluhan kepada Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan. Keluhan ini menuduh JINI’s Lamp salah melabeli bahan-bahan dalam minuman highball IGIN, khususnya untuk varian semangka dan plum.
Kekhawatiran utama adalah bahwa pelabelan perusahaan mungkin telah menyesatkan konsumen mengenai apakah bahan-bahan tersebut bersumber dari dalam negeri atau luar negeri.
Menanggapi keluhan tersebut, Layanan Manajemen Kualitas Produk Pertanian Nasional telah meluncurkan investigasi melalui kantor mereka di Yesan. Ini menandakan bahwa pemerintah serius menanggapi isu transparansi informasi produk kepada konsumen.
Detail Utama Pelanggaran: Inkonsistensi Informasi
Pada label produk fisik, JINI’s Lamp sebenarnya mencantumkan sumber bahan yang benar. Konsentrat semangka berasal dari Amerika Serikat, sementara konsentrat plum diimpor dari Chili. Namun, di situs web perusahaan, sebuah bagian secara keliru menggambarkan asal bahan-bahan tersebut sebagai domestik.
Inkonsistensi inilah yang menimbulkan kekhawatiran. Pembeli dapat percaya bahwa minuman tersebut seluruhnya dibuat dari hasil bumi Korea, padahal sebagian bahannya diimpor. Ini menjadi poin krusial dalam tuduhan pelanggaran.
Di bawah hukum yang berlaku saat ini, produk minuman dan makanan hanya dapat diberi label “Produk Korea” jika setiap bahan, selain air, gula, dan aditif, bersumber dari lokal. Pelabelan yang salah atau menyesatkan dapat berujung pada konsekuensi hukum.
Dampak dan Konsekuensi Hukum yang Potensial
Jika pelanggaran terkonfirmasi setelah peninjauan, kasus ini dapat berlanjut ke penyelidikan lebih lanjut, rujukan, dan bahkan sanksi administratif. Ini bukan sekadar teguran ringan, mengingat seriusnya implikasi hukum yang terkait dengan pelabelan produk.
"Jika pelanggaran ditemukan setelah peninjauan, masalah akan dilanjutkan ke penyelidikan dan kemungkinan rujukan. Tergantung pada temuan, tindakan administratif juga dapat diambil. Kami akan memeriksa ini secara menyeluruh dari awal hingga akhir."
— Layanan Manajemen Kualitas Produk Pertanian Nasional
Menurut TenAsia, pelabelan palsu atau menyesatkan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat, termasuk hukuman penjara hingga tujuh tahun atau denda mencapai ₩100 juta KRW (sekitar $71.900 USD). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akurasi dalam informasi produk, terutama di sektor makanan dan minuman.
Langkah Selanjutnya: Menanti Hasil Investigasi
Saat dimintai keterangan mengenai situasi ini, perwakilan dari JINI’s Lamp menyatakan bahwa mereka "sedang memeriksa masalah tersebut" dan tidak memberikan komentar lebih lanjut. Sikap ini menandakan bahwa proses internal sedang berlangsung untuk menelusuri akar masalah.
Masyarakat kini menantikan hasil resmi dari investigasi yang dilakukan oleh Layanan Manajemen Kualitas Produk Pertanian Nasional. Temuan investigasi akan menentukan apakah tindakan administratif atau hukum lebih lanjut akan diambil terhadap JINI’s Lamp. Kasus ini juga dapat menjadi pelajaran bagi industri lainnya tentang pentingnya kejelasan dan akurasi dalam pelabelan produk.
Mengenal Lebih Dekat JINI’s Lamp
JINI’s Lamp didirikan pada Desember 2024, dengan Jin dan Baek Jong Won sebagai salah satu pendirinya. Perusahaan ini bertanggung jawab mengawasi produksi lini produk IGIN, sementara Yesandoga, distributor yang berafiliasi dengan Baek, menangani penjualan produknya.
Kesimpulan: Pentingnya Transparansi Label
Insiden yang melibatkan JINI’s Lamp ini menyoroti betapa krusialnya transparansi dan akurasi dalam pelabelan asal negara produk. Bagi konsumen, informasi ini sangat vital untuk membuat keputusan pembelian yang terinformasi dan membangun kepercayaan terhadap merek.
Pemerintah dan perusahaan memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa semua produk memenuhi standar pelabelan yang ketat. Kasus ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi semua pihak mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen terhadap integritas informasi produk.
