Sebuah permintaan surat perintah penggeledahan terkait dugaan keterlibatan Ketua HYBE, Bang Si Hyuk, dalam perdagangan curang kembali ditolak oleh jaksa penuntut. Penolakan kedua kalinya ini telah memicu ketegangan yang meningkat antara pihak kepolisian dan kejaksaan di Korea Selatan.

Latar Belakang: Penolakan Berulang Surat Perintah

Menurut laporan dari komunitas hukum Korea pada 15 Juni, Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul sekali lagi menolak permintaan surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Permintaan ini diajukan oleh Unit Investigasi Kejahatan Keuangan Badan Kepolisian Metropolitan Seoul sebagai bagian dari penyelidikan aktivitas keuangan mencurigakan yang melibatkan Bang Si Hyuk dan sebuah dana ekuitas swasta.

Ini adalah kedua kalinya jaksa menolak surat perintah terkait kasus ini. Upaya pertama pada bulan April juga diblokir, mendorong polisi untuk melakukan penyelidikan tambahan dan mengajukan kembali, namun kembali menghadapi penolakan.

Kasus ini bermula akhir tahun lalu, ketika muncul kecurigaan bahwa HYBE telah memberi tahu investor yang ada bahwa tidak ada rencana untuk go public, padahal secara diam-diam mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO). Polisi meyakini bahwa tindakan ini mungkin telah menyesatkan investor dan berupaya mengumpulkan bukti, namun tanpa surat perintah penggeledahan yang disetujui oleh jaksa, upaya mereka menjadi terbatas.

Dampak: Meningkatnya Frustrasi dan Kecurigaan di Kalangan Polisi

Di dalam tubuh kepolisian, frustrasi yang berkembang mulai terasa. Beberapa petugas meyakini bahwa jaksa penuntut berusaha mengambil alih kasus HYBE dengan sengaja memblokir surat perintah dan menunda penyelidikan.

"Saat kami meminta surat perintah, jaksa mendapatkan akses ke semua detail penyelidikan kami. Jika mereka kemudian menolak surat perintah dengan alasan kasusnya berlebihan, secara alami itu menimbulkan kecurigaan bahwa mereka telah mengambil informasi penyelidikan kami untuk diri mereka sendiri."

— Pejabat kepolisian.

Situasi ini menyoroti ketegangan yang mendalam antara dua lembaga penegak hukum utama di Korea Selatan. Penolakan berulang surat perintah menghambat kemampuan polisi untuk maju dalam penyelidikan mereka dan menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan objektivitas proses hukum.

Langkah Selanjutnya: Pertarungan Hukum yang Berlarut-larut

Tanpa resolusi yang jelas di depan mata, tampaknya tarik-ulur antara polisi dan jaksa akan terus berlanjut. Kondisi ini bisa memperlambat kemajuan penyelidikan dan berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kesimpulan

Penolakan kedua surat perintah penggeledahan untuk Ketua HYBE Bang Si Hyuk menandai babak baru dalam ketegangan antara kepolisian dan kejaksaan Korea Selatan. Dengan polisi yang merasa frustrasi dan dugaan adanya upaya penghambatan, kasus ini tidak hanya menyoroti dugaan aktivitas keuangan yang mencurigakan tetapi juga dinamika kekuatan dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum. Perkembangan selanjutnya dalam kasus ini akan sangat dinantikan, karena akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai masa depan investigasi dan hubungan antara kedua badan tersebut.